SOSDEM: Sosialisme Demokratik atau Sosial-Demokrasi?

Banyak dari kita agaknya tidak asing dengan istilah ‘sosdem’, tapi tidak begitu paham definisi tepatnya. Ada yang mengatakan sosdem adalah akronim dari sosialisme demokratis, tetapi ada pula yang menyebut sosdem sebagai akronim dari ‘social democracy’ — dalam bahasa Indonesia terjemahan tepatnya adalah ‘demokrasi sosial’, tapi lebih umum dipertahankan dalam bentuk aslinya ‘sosial-demokrasi’. Apakah kedua istilah ini identik ?

Dari hasil penelusuran saya terhadap berbagai e-book maupun wikipedia, kedua istilah ini memang tumpang tindih (overlaps). Meskipun memiliki pengertian berbeda, penggunaan istilah sosial demokrasi dan sosialisme demokratik sering diterapkan dalam gerakan, organisasi atau tokoh yang identik, khususnya pada periode akhir abad ke-19 hingga masa depresi ekonomi menjelang Perang Dunia II.

Pada garis besarnya, sosialisme demokratis merupakan sebuah ideologi politik yang berupaya mewujudkan masyarakat sosialis, dengan ciri utama kepemilikan sosial alat produksi, melalui tatanan politik demokratis. Istilah tersebut kemudian lebih mengacu pada praktek bernegara sosialis di luar Marxisme-Leninisme (komunisme) yang umumnya dianggap sistem non-demokratis.

Sebagian besar aliran ideologi ini bersumber dari Marxisme, baik yang mengambil bentuk non-revolusioner (“revisionis”) ataupun revolusioner, meski sosialisme demokratis menganjurkan bentuk ‘sosialisme dari bawah’ yang bersifat anti-ototitarian, lawan dari praktek sosialisme-negara semacam rezim Stalinis.

Sementara itu sosial demokrasi adalah sebuah sistem campuran dengan mengupayakan berbagai reformasi dan intervensi sosial oleh negara dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dalam kerangka politik demokratik dan ekonomi kapitalis. Tiga prinsip dasar sosial demokrasi : kebebasan, keadilan, dan solidaritas sosial, merupakan bentuk lain dari prinsip Pencerahan Eropa (kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan kemanusiaan).

Meski demikian, pada awal perkembangannya konsep atau label ‘sosial demokrat’ sebenarnya diterapkan pada hampir semua varian gerakan atau partai pekerja yang berlandaskan pada sosialisme, termasuk Marxisme. Kemudian dengan munculya polemik antara kaum Marxis ortodoks dengan revisionis, sosial demokrasi diidentikkan dengan gerakan sosialisme demokratik non-revolusioner.

Perkembangan terakhir pada masa setelah perang, sosial demokrasi lebih diwarnai oleh penerapan prinsip Keynesianisme — yang berawal sebagai respons terhadap depresi ekonomi tahun 1930-an — dalam kebijakan intervensionis negara untuk menciptakan keadilan sosial dan reformasi terhadap sistem kapitalis, bukan untuk menghapuskan kapitalisme itu sendiri.

Sosial(is) Demokrat awal dan Revisionisme

Akar dari gerakan sosdem berasal dari gerakan kelas pekerja di Jerman yang pada tahun 1864 membentuk asosiasi internasional kaum pekerja atau lebih lazim disebut “First International” (Internasional Pertama). Ini merupakan sebuah federasi buruh yang menghimpun hampir semua gerakan berorientasi sosialis di Eropa. Meski demikian perhimpunan ini mengalami banyak perselisihan sebelum akhirnya membubarkan diri.

Perselisihan yang paling tajam adalah antara Karl Marx (1818-1883) dengan Michael Bakunin mengenai peran negara dalam penciptaan masyarakat sosialis, dimana yang terakhir menolak sama sekali peran tersebut. Pada saat itulah anarkisme mencetuskan skisma pertama dalam aliran sosialisme.

Persoalan lainnya yang mengemuka adalah mengenai pendekatan reformisme sebagaimana dianjurkan oleh Ferdinand Lasalle (1825-1864) dan diteruskan oleh para pemikir sosialisme demokratik lainnya, khususnya Eduard Bernstein (1850-1932). Pendekatan ini kemudian dengan cukup kuat diadopsi oleh Partai Sosial Demokrat Jerman (Sozialdemokratische Partei Deutschland, SPD) yang didirikan pada tahun 1875. Selama kepemimpinan Otto von Bismarck sebagai perdana menteri Jerman, SPD sempat mengalami pelarangan sebelum aktif kembali pada tahun 1890.

Di antara pemikir sosial demokrat Jerman pada periode ini, Eduard Bernstein adalah yang paling menonjol. Dalam hal ini Bernstein menganjurkan suatu harmonisasi pemikiran ekonomi politik Marx dengan etika Immanuel Kant. Bernstein membedakan dengan cukup kontras pemikiran ‘Marx muda’ yang berakar pada dialektika Hegelian dengan ‘Marx tua’ (sosialisme ilmiah), dimana ia cenderung menolak yang pertama sebagi bentuk tidak matang dari Marxisme.

Pemikiran awal Marx dan Engels dalam ‘The Communist Manifesto’ dan berbagai aspek dari teori materialisme sejarah adalah termasuk sisi Marxisme yang dikritiknya. Menurutnya teori perjuangan kelas, dan implikasinya pada pembedaan tajam borjuasi dan proletariat tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan ‘kelas pekerja’ itu sendiri bukanlah suatu entitas homogen, melainkan heterogen dengan banyak pengaruh termasuk serikat buruh sosialis dan non-sosialis.

Sebaliknya, Bernstein dan kaum revisionis yakin bahwa kesenjangan kelas pemilik modal dan proletariat dapat diatasi melalui reformasi legal dan redistribusi ekonomi, menolak kediktatoran proletariat dan mendukung reformasi demokratis dan gradual yang akan memperkuat posisi kelas pekerja. Tujuan akhir bagi kaum sosialis demokratik aliran Bernstein bukan kehancuran kelas kapitalis, melainkan mewujudkan keadilan sosial dan kemajuan bersama atas dasar humanisme.

Kaum sosialis demokrat revisionis memisahkan diri dalam masa ‘Second International’ yang berlangsung sejak tahun 1889 hingga menjelang Perang Dunia I (1914). Pada saat itu berlangsung perdebatan sengit antara golongan revisionis dengan sosialis revolusioner semacam Karl Kautsky (1854-1938) dan Rosa Luxemburg (1871-1919), ideolog utama sayap kiri Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD).

Luxemburg mengecam posisi Bernstein sebagai ‘pragmatis’, dan sebagai ‘vulgarisasi kaum borjuis kecil terhadap Marxisme’. Ia menduga bahwa pandangan-pandangan Bernstein dipengaruhi oleh ‘sosialisme etis’ dan ‘tradisi Inggris’ dan sudah jauh menyimpang dari sosialisme Jerman. Dalam beberapa hal ini memang benar, karena pada periode tahun 1890-an, Bernstein sedikit banyak bersinggungan dengan kelompok sosialis demokrat Inggris yang kemudian memiliki pengaruh besar yaitu Perkumpulan Fabian (Fabian Society)
.
Sosial Demokrasi Inggris : Fabianisme hingga Keynesianisme

Tentu saja pusat tradisi sosialis yang paling penting di Eropa Barat ialah Britania atau Inggris Raya (United Kingdom), negara asal dari revolusi industrial dan imperialis terbesar. Berbeda dengan Jerman, pengaruh Marxisme dalam gerakan kaum pekerja di Britania tidak seberapa kuat. Salah satu pengaruh paling awal dari perkembangan gerakan pekerja dan sosialis di sana adalah Chartisme yang memperjuangkan reformasi parlementer — khususnya melalui Majelis Rendah (House of Commons) terhadap hak pilih universal bagi kaum pekerja antara tahun 1838 hingga 1857.

Asal mula gerakan tersebut adalah adanya Reform Act (1832) yang gagal memperluas hak pilih diluar warganegara yang memiliki kepemilikan pribadi. Hal ini telah menimbulkan sentimen kaum pekerja melawan kelas menengah dan partai Whig (liberal) yang dianggap telah mengkhianati mereka.

Beberapa tuntutan utama kaum Chartis antara lain meliputi hak pilih universal bagi pria dewasa yang tidak terhukum perkara kriminal, penghapusan syarat kepemilikan, sistem perwakilan yang proporsional antara jumlah wakil dan populasi pemilih, serta pemilihan umum parlementer setiap tahun. Dalam jangka panjang agenda gerakan tersebut juga meliputi upaya penetapan standar kerja dan upah buruh yang layak, serta mencegah peningkatan rasio pengangguran.

Pada awal 1884 terbentuklah Fabian Society dengan penekanan ideologi sosialisme reformis, dan lebih merupakan kelompok yang lebih banyak beranggotakan kelas menengah intelektual daripada kalangan buruh. Meskipun demikian, pengaruh perkumpulan Fabian cukup besar baik di kalangan gerakan buruh, khususnya pada Partai Buruh Independen (Independent Labour Party, ILP) yang dibentuk pada tahun 1893 maupun dalam pemerintahan Britania pada umumnya. Beberapa tokoh Fabian semacam Sidney Webb ataupun Robert Blatchford, yang juga aktif di ILP memunculkan istilah sosialisme pemerintahan lokal atau ‘municipal socialism’, suatu praktek sosialis dimana pemerintah lokal secara khusus mendukung pengembangan perusahaan negara dan sarana produksi penting sebagai milik bersama masyarakat.

Sementara itu George Bernard Shaw dalam “Report on Fabian Policy” (1896) mengungkapkan bahwa perkumpulan Fabian tidak mendukung negara memonopoli sektor industri melawan sektor swasta atau inisiatif perseorangan. Disamping itu pengaruh Fabian Society dalam pemikiran ekonomi secara umum terwakili dalam pembentukan London School of Economics (LSE), salah satu lembaga pendidikan tinggi ekonomi paling bergengsi di Eropa.

Pemikiran sosialis dan sosial demokrat mengalami pergeseran signifikan pada masa-masa antara kedua perang dunia, khususnya pada periode Depresi Ekonomi tahun 1930-an yang diikuti oleh kebangkitan fasisme. Pada awalnya pergerakan kaum pekerja sosialis memisahkan diri dari gerakan komunisme internasional (komintern atau Third International) pasca revolusi Bolshevik di Rusia (1917). Kaum sosial demokrat membentuk asosiasi internasional tandingan yaitu Labour and Socialist International (1923) yang berpusat di Jerman.

Tetapi dalam perkembangan selanjutnya dari orientasi ekonomi sosdem pasca perang, banyak dipengaruhi oleh berbagai inovasi dan perdebatan ekonomi politik sebagai respons atas krisis ekonomi, khususnya terkait pemikiran John Maynard Keynes (1883-1946), ekonom Inggris asal Cambridge yang dianggap paling berpengaruh setelah Adam Smith dan Karl Marx. Jatuhnya standar emas dan pengangguran massif mengakibatkan pemerintah negara-negara Barat mengakui pentingnya suatu intervensi makroekonomi untuk mengatasi pengangguran dan menstabilkan harga-harga.

Tulisan Keynes yang paling berpengaruh adalah “The General Theory of Employment, Interest, and Money” (1936), merupakan suatu risalah makro-ekonomi yang memberikan justifikasi teoretis akan kebijakan intervensionis untuk mengatasi krisis. Tulisan ini merupakan sebuah bantahan akan paradigma klasik bahwa kekuatan pasar yang mengatur diri sendiri akan mencapai keadaan ketersediaan lapangan kerja secara ideal (full employment).

Bagi Keynes, terjadinya depresi sudah cukup membantah tesis ‘invisible hand’ Adam Smith. Krisis tersebut meyebabkan efek berantai ketika produksi berkurang dan pemutusan kerja terjadi secara massal, maka konsumsi dan produksi pun cenderung berkurang karena tidak ada satupun yang ingin mengeluarkan uang. Akibatnya siklus finansial menjadi lumpuh. Dalam situasi tersebut maka negara harus mengintervensi pasar melalui pengambilan hutang, penurunan pajak, dan pembangunan infrastruktur dan proyek padat karya untuk membuka lapangan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi dan memicu pertumbuhan ekonomi positif.

Pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia II, formula Keynes telah diterapkan di berbagai negara Barat – termasuk Amerika Serikat dengan ‘New Deal’ nya Franklin D. Roosevelt — dan terbukti berhasil mengatasi krisis ekonomi sekaligus menyelamatkan demokrasi dari ancaman fasisme.

Sosial Demokrasi pasca perang

Sejak tahun 1930-an, prinsip Keynesian mendominasi kebijakan-kebijakan ekonomi ‘welfare state’ Barat termasuk di negara-negara sosial demokrat semacam kawasan Skandinavia. Salah satu dampak penting dari perkembangan ini adalah orientasi gerakan sosial demokrat dan sosialisme demokratik yang makin menegaskan independensinya dari Marxisme ortodoks.

Pada saat itu sosdem lebih memunculkan diri sebagai sebuah posisi reformis dan korektif terhadap kelemahan kapitalisme pasar bebas, mencegah eksploitasi kelas pekerja dan menanggulangi krisis yang mungkin muncul. Bagi kaum sosdem, kapitalisme dapat diterima dengan kondisi bahwa krisis yang menyertai sistem tersebut dapat diatasi — khususnya dengan program ekonomi Keynesian. Salah satu bentuk implementasi kebijakan sosial demokrat adalah nasionalisasi ekonomi terhadap berbagai perusahaan dan lembaga ekonomi yang vital bagi negara dan masyarakat.

Hal ini diterapkan oleh pemerintah Britania dibawah perdana menteri Clement Attlee dari Partai Buruh (menjabat 1945-1951). Kebijakan nasionalisasi serupa juga dilakukan oleh Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD). Kemudian pada tahun 1959 melalui Program Godesberg, SPD mendeklarasikan haluan baru yang tidak lagi terikat pada konsepsi kelas Marxisme, mengutamakan komitmen pada reformasi sistem kapitalis. Salah satu keputusan paling kontroversial program tersebut menyatakan bahwa ‘kepemilikan pribadi atas alat produksi adalah hak yang dijamin masyarakat selama ia tidak menghalangi terciptanya keadilan sosial”

Meski meninggalkan banyak prinsip dasar Marxisme, kaum sosial demokrat Eropa tetap mengklaim diri ‘sosialis’. Organisasi internasional mereka yaitu Socialist International, menyatakan dalam deklarasi di Frankfurt (Juli 1951) bahwa sosialisme hanya dapat dicapai melalui demokrasi dengan tujuan : (1) terciptanya kesempatan kerja secara penuh, (2) terwujudnya negara kesejahteraan, (3) kepemilikan publik melalui berbagai cara termasuk nasionalisasi dan pembentukan lembaga-lembaga koperasi untuk menandingi perusahaan swasta kapitalis, serta (4) memperkuat hak-hak serikat pekerja.

Selama beberapa dekade sosdem dengan pendekatan reformis dan Keynesian mendominasi politik Eropa Barat, sampai terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1970-an yang mengakibatkan munculnya neo-liberalisme — atau disebut ‘Kanan Baru’ — khususnya Britania pada masa pemerintahan Perdana Menteri Margaret Thatcher (1979-1990) dari Partai Konservatif, diikuti oleh Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Ronald Reagan. Selama satu dekade lebih kebijakan Thatcher ditandai oleh pengetatan jumlah uang (moneterisme), privatisasi dan deregulasi ekonomi untuk melindungi mekanisme pasar bebas dan kembalinya nilai-nilai tradisional Inggris zaman Victorian dalam masyarakat.

Pada akhirnya konservatisme Thatcherian memunculkan respons dalam bentuk gerakan neo-sosial demokrat yang disebut juga dengan politik ‘Jalan Ketiga’ (Third Way) dan umumnya dikaitkan dengan pemerintahan PM Tony Blair (1997-2007) dari Partai Buruh. Konsep dari aliran ‘Jalan Ketiga’ — sebagaimana dikemukakan oleh sosiolog Anthony Giddens — merupakan sejenis sentrisme yang mencoba menemukan alternatif antara ‘kiri’ dan ‘kanan’. Pada pendukung politik ‘Jalan Ketiga’ memperjuangkan ekonomi campuran yang pada dasarnya mendukung kapitalisme, tetapi juga mempromosikan nilai egalitarian, etika humanis dan perlindungan terhadap lingkungan.

Jika akibat invasi neo-liberal maka sementara waktu sosdem hanya bertahan di Skandinavia, maka dicetuskannya konsep Jalan Ketiga tersebut tampaknya telah mendorong kebangkitan kembali sosial demokrasi di negara-negara Eropa Barat, khususnya negara-negara Anglo-Saxon dan persemakmuran Inggris lainnya. Pada awal abad ke-21, berbagai prinsip sosdem yang telah diperbaharui ini, disamping sosialisme yang lebih tradisional dan Marxisme tampil sebagai bentuk perlawanan terhadap neo-liberal dan fundamentalisme pasar bebas yang terus menjadi kekuatan utama globalisasi.

Referensi
Anthony Giddens, 2000. “The Third Way : Pembaharuan Demokrasi Sosial”, Gramedia, Jakarta
Mohamed Ismail Sabry, 2017.“The Development of Socialism, Social Democracy and Communism : Historical, Political, and Socioeconomic Perspectives”, Emerald Publishing
Noel Thompson, 2006. “Political Economy and the Labour Party : The Economics of Democratic Socialism 1884-2005, Routledge, London / New York
Simon Vaut dkk (tanpa tahun), “Ekonomi dan Sosial Demokrasi” (Seri bacaan sosdem 2), Friedrich Ebert Stiftung Akademie fur Soziale Demokratie, Bonn
Tobias Gombert dkk (tanpa tahun), “Landasan Sosial Demokrasi” (Seri bacaan sosdem 1), Friedrich Ebert Stiftung Akademie fur Soziale Demokratie, Bonn

Ilustrasi: linkedln