Ruh Aktif Kebudayaan di Bawah Bayang-Bayang Feodalisme, Oligarki, dan Kapitalisme: Sebuah Penelusuran Awal (Bagian I) 

Pada titik dunia dan sejarah yang memang tak begitu penting peranan immaterilnya ini, perjalanan ruh aktif kebudayaan tertahan oleh rintangan-rintangan yang hingga kini belum bisa teridentifikasi satu persatu.

Lemahnya upaya identifikasi itu kiranya tak perlu lebih jauh dipertanyakan. Asumsi dasarnya adalah, jika unsur non-materil kebudayaan lemah tidak mungkin ia dapat banyak menelurkan produk-produk yang memadai. Dengan ilustrasi lain, dari sejarah masa lalu atau masa sekarang bisa saja ditemukan produk yang nilainya tak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun tetapi keberadaannya tidak mendapat apresiasi yang cukup dan luas sehingga nilai-nilai yang dikandungnya gagal menambah perbendaharaan pengetahuan publik.

Dalam konteks kehidupan lokal, di antara banyak dimensi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, politik menjadi satu-satunya medan yang dianggap memiliki daya perubahan yang bersifat publik. Bidang lain seperti pendidikan misalnya, tak bisa mengambil peranan ini sebab efektifitasnya bertahan di wilayah privat.

Persoalannya adalah, harapan perubahan publik itu tetap menggantung di udara sebab politik tampil dengan cara-cara yang justru semakin mempersempit kemungkinan terjadinya perubahan. Sementara di kedua belah pihak, istilah perubahan itu sendiri dimaknai utamanya sebagai kemampuan politik untuk menciptakan pembangunan di wilayah-wilayah material kehidupan. Jadi, pada siapa harapan perubahan itu mesti dialamatkan agar ruh aktif kebudayaan bisa aktif dan bekerja?

Feodalisme, Residual atau Struktural?

Tulisan ini tidak menjanjikan jawaban-jawaban atas sejumlah pertanyaan. Yang hendak diupayakan adalah kembali mencoba untuk menyodorkan tafsiran mengenai gambaran umum situasi. Jika panduan melalui teks-teks, yang tak lain merupakan salah satu contoh produk kekuatan kebudayaan immateril tidak mudah kita dapatkan karena minim atau tidak tersebar luas, maka rujukan yang tersisa adalah realitas itu sendiri. Dan di sini, politik lokal menjadi titik tolak analisis.

Betapapun buruknya situasi politik dalam satu periode waktu ia tetap mungkin menjadi medan perjuangan. Hanya saja kesempatan bagi publik secara luas tanpa terkecuali untuk menggunakan jalur politik sebagai medan perjuangan tersandung oleh gejala feodalisme dan oligarki (ekonomi-politik) yang tengah berlangsung di masa kini dan di sini.

Seseorang boleh bertanya, dalam kaitannya dengan politik, apakah feodalisme itu sendiri merupakan residu, persis ketika sistem dan institusi modern tengah dijalankan dan norma-norma dasarnya tak henti-hentinya disosialisasikan ataukah justru ia memang masih merupakan struktur terbawah yang mendasari jiwa dan kesadaran sosial-politik sehingga instrumen-instrumen modern, yang begitu sulit dihindarkan, muncul semata sebagai bentuk luaran saja sementara struktur terdalamnya sesungguhnya disetir oleh pertimbangan-pertimbangan feodalistik itu.

Taruhlah oligarki politik–yang tak jarang diperankan oleh mereka yang memiliki kedudukan istimewa karena memiliki kaitan historis dengan struktur feodal masa lalu, atau mereka yang memiliki instrumen-instrumen material-praktis yang, betapapun profannya ia, mampu mendatangkan aura, kharisma, dan nilai lebih sosial yang kurang lebih setara dalam suatu kontestasi politik–seberapa besar kemungkinannya untuk bertahan tanpa dukungan, persetujuan, ataupun pembiaran dari masyarakat.

Tentu akan tidak adil apabila biang kenyataan ini dialamatkan pada masyarakat. Para pelaku politik tetap merupakan tersangka utama. Namun, antara dialektika vertikal, yaitu relasi antara pelaku politik dan masyarakat sasaran, serta dialektika horisontal, yakni relasi antar sesama anggota masyarakat sipil, keduanya juga penting disertakan dalam satu momen pertimbangan guna mengetahui duduk perkara secara lebih baik.

Mengenai masyarakat. Seseorang lagi-lagi dapat menunjuk keberadaan koersi, ancaman, ideologisasi, dan transaksi-transaksi pragmatis sebagai penjelasan mengapa hal itu tetap berlangsung hingga sekarang ini. Hal-hal di atas itu memang menjadi penjelasan yang jamak diketemukan. Tapi, penjelasan seperti ini lebih merupakan penjelasan sebab-akibat dari atas ke bawah (vertikal).

Masyarakat tidak saja dapat dipahami memiliki daya terima tetapi juga memiliki daya tolak (resistensi) terhadap praktik-praktik politik eksklusif dan sarat kepentingan yang juga eksklusif. Koersi dan ancaman kekerasan (fisik dan struktural) itu sendiri agaknya tak serta merta berarti lemahnya daya tolak dan daya pertimbangan. Seseorang dalam situasi ini bisa saja dan sangat mungkin memiliki kesadaran namun tak kuasa menggunakan daya tolak itu sebab mempertahankan kebutuhan-kebutuhan yang dianggap lebih mendasar, taruhlah ekonomi, status quo, dan keamanan.

Ideologisasi, sementara itu, tak dinafikan bersifat efektif karena bekerja dengan cara menyerang struktur kesadaran yang menjadi sumber daya tolak, serupa dengan salah satu gejala medis yang menyerang mekanisme pertahanan tubuh. Persolannya adalah, feodalisme (jika diyakini ada dan bersifat struktural) dan praktik-praktik oligarki politik masih dapat berjalan efektif di luar konteks non-struktural-birokratis pada saat nalar manusia (seluruh atau sebagiannya) berada dalam situasi yang cukup memungkinkan untuk tumbuh dan bekerja.

Entahkah sebagai residu, ataukah sebagai struktur dasar, yang cukup jelas adalah, corak pertimbangan-pertimbangan publik itu berdampak buruk bagi kinerja sistem-sistem kontemporer kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam satu artian kasus, sistem administrasi politik-kenegaraan memang mempersilahkan siapa saja, termasuk mereka yang memiliki gagasan pembangunan alternatif, untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan formal, menawarkan diri sebagai penjaga, pengayom dan wakil masyarakat dan sebagainya, namun hasil akhirnya sejauh ini sedikit atau banyak bergantung salah satunya pada pertimbangan-pertimbangan historis-metafisis, dan pertimbangan-pertimbangan material, tentu saja.

Kembali ke persoalan tadi. Adalah membingungkan melihat situasi politik yang sarat dengan keputusan-keputusan moral. Seperti diketahui bersama, pertimbangan moral (kebudayaan atau keagamaan) dan nalar kritis itu sesungguhnya bersifat inheren dalam setiap individu dan kelompok. Dan hal ini dapat menjadi satu pendorong bekerjanya daya tolak.

Secara teoretis, kemungkinan ini seharusnya lebih terbuka lebar mengingat lalu lintas komunikasi dan informasi pengetahuan berjalan relatif bebas. Dua faktor ini pada kenyataannya juga tidak dapat berjalan efektif sehingga mengantar kita untuk sedikit menelisik dan mencoba mencari penjelasannya dalam relasi antarsesama anggota masyarakat dalam kecenderungan sistem kapitalisme.

Ilustrasi: ancien greece declassified

12 Comments on “Ruh Aktif Kebudayaan di Bawah Bayang-Bayang Feodalisme, Oligarki, dan Kapitalisme: Sebuah Penelusuran Awal (Bagian I) ”

  1. Wow, awesome weblog format! How lengthy have you
    ever been blogging for? you made blogging glance easy.
    The overall glance of your web site is fantastic, as well as the content!
    You can see similar here dobry sklep

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *