Perihal Hubungan Agama dan Negara

Pada suatu waktu saya menjadi pembicara dalam agenda diskusi Yayasan Lampu Merapi yang bekerja sama dengan HMI Komisariat Ushuluddin Yogyakarta.  Tema diskusinya adalah seputar hubungan agama dan negara. Tema ini memang tidak akan pernah ada habisnya karena hubungan agama dan negara akan selalu melahirkan problem-problem baru.

Sejak Renaissance hingga hari ini, sejarah sepertinya menghendaki pemisahan agama dan negara. Dalam The End Of History, Fukuyama mencatat bahwa sekitar 80% negara di dunia menganut sistem demokrasi. Ini bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa 80% negara di dunia telah menganut sekularisme. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa gagasan tentang demokrasi, setidaknya pada hari ini, seakan tidak bisa dipisahkan dengan gagasan sekularisme.

Idealnya agama dan negara memiliki visi yang sama terkait kesejahteraan manusia. Namun lebih dari itu, agama juga menjamin apa yang tidak bisa dijamin oleh negara dan ideologi politik mana pun, yaitu keselamatan dalam kehidupan setelah kematian. Tanpa jaminan ini, agama sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ideologi politik. Jaminan ini pulalah yang membuat agama tidak pernah kehilangan pengikutnya hingga hari ini.

Sekalipun agama dan negara memiliki visi yang sama, keduanya seringkali berbeda menafsirkan visi ini di tataran praktis. Itulah mengapa, pada akhirnya, agama dan negara masing-masing memiliki aturannya sendiri. Sekarang, apa yang terjadi jika ada dua otoritas yang merasa berhak mengatur masyarakat berdasarkan nilai-nilai maupun aturan-aturan-aturan yang mereka miliki? Tentu keduanya akan saling berebut pengaruh di tengah masyarakat, yang kemudian akan membentuk beragam pola hubungan agama dan negara.

Ragam pola hubungan agama dan negara ini akan terlihat jelas dalam sejarah peradaban Eropa-Kristen mengingat dalam peradaban Arab-Islam tidak dikenal adanya dualitas agama dan negara. Hal ini tidak lain karena agama Islam sendiri lahir dan berkembang dalam masyarakat tanpa negara.

Muhammad Abid al-Jabiri mencatat setidaknya ada tiga pola hubungan antara agama dan negara dalam sejarah peradaban Eropa-Kristen. Pertama adalah pola yang terjadi pada masa-masa awal kelahiran agama Kristen di wilayah imperium Romawi. Di satu sisi ada Kekaisaran Imperium Romawi yang tidak menganut agama resmi apapun, di sisi lain ada pula Yesus Kristus yang bertugas menyebarkan ajaran agamanya ke seluruh wilayah imperium Romawi. Hubungan agama dan negara pada masa ini bersifat antagonis di mana negara memusuhi agama Kristen dan menganggapnya sebagai gerakan yang berbahaya.

Kedua adalah pola di mana agama dan negara bersatu. Hal ini terjadi di masa Konstantin I yang bukan hanya memberikan pengakuan bagi keberadaan agama Kristen, tetapi juga menjadikannya sebagai agama resmi imperium Romawi. Di masa ini, otoritas Gereja justru berada setingkat di atas negara karena ia menguasai wilayah spiritual dan wilayah profan sekaligus.

Pola ketiga adalah pemisahan agama dan negara. Pola ini terjadi di masa Renaissance. Berpisahnya agama dan negara bukan berarti keduanya saling memusuhi, melainkan hanya sekedar berbagi peran: agama berperan dalam wilayah spiritual sedangkan negara berperan dalam wilayah profan. Ungkapan yang terkenal di masa ini adalah ,”Berikanlah kepada Tuha apa yang menjadi hakNya dan berikan pula kepada kaisar apa yang menjadi hak seorang kaisar”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sekularisme telah membawa kemajuan pesat bagi bangsa Eropa. Fakta inilah kemudian yang membuat beberapa pemikir dari belahan dunia Timur, terutama di dunia Islam,  menyuarakan agar sekularisme juga diterapkan di wilayah mereka. Kemunduran dunia Islam tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, dan sekularisme belum tentu menjadi solusi yang tepat.

Al-Jabiri membuat respon yang menarik atas gagasan bahwa sekularisme adalah solusi bagi kebangkitan. Menurutnya, peradaban Arab mengalami kebangkitan justru ketika agama Islam muncul. Oleh karena itu, sekularisme belum tentu cocok jika diterapkan di sembarang tempat. Lantas bagaimana pula hubungan agama dan negara di indonesia?

Wacana tentang hubungan agama dan negara di Indonesia sebenarnya adalah wacana klasik. Tentu saja, yang paling terkenal adalah polemik antara Soekarno dan M. Natsir. Soekarno, yang diilhami oleh Kemal Ataturk, menghendaki pemisahan agama dan negara. Soekarno berpandangan bahwa dengan dipisahnya agama dari negara, maka agama pun akan terbebas dari campur tangan politik, dengan demikian ia akan tumbuh subur di tengah-tengah pemeluknya.

Berbeda dengan Soekarno, M. Natsir menginginkan penyatuan agama dan negara. Bagi Natsir, agama, khususnya Islam, bukan hanya sekedar urusan spiritual, melainkan juga berhubungan dengan aktivitas sosial kemasyarakatan. Sebagai contoh, Islam mewajibkan pemeluknya untuk menuntut ilmu dan membayar zakat. Kewajiban ini akan sulit terealisasi tanpa adanya kekuasan negara yang mengatur semua itu.

Puncak dari wacana tentang hubungan agama dan negara terjadi dalam rapat BPUPKI. Bisa dikatakan bahwa persoalan hubungan agama dan negara menjadi tema yang dominan dalam rapat ini. Dengan segala pertimbangan dan argumentasi, akhirnya para pendiri bangsa sampai pada satu kesimpulan bahwa negara Indonesia adalah negara yang ‘Berketuhanan Yang Maha Esa’.

Maksud dari kesimpulan ini adalah bawa Indonesia mengambil jalan tengah terkait hubungan agama dan negara. Indonesia tidak memposisikan dirinya sebagai negara sekuler juga tidak memposisikan dirinya sebagai negara agama. Dengan kata lain, agama dan negara tidak terpisah namun juga tidak menyatu.

Disebut tidak terpisah karena keduanya saling “mengayomi”; di satu sisi negara mengayomi agama terutama dalam hal administrasi dan di sisi lain agama juga “mengayomi” negara dalam hal penguatan moral bangsa. Disebut tidak menyatu karena Indonesia tidak memiliki agama resmi negara. Pola seperti ini mungkin sangat cocok dengan kultur masyarakat Indonesia, namun bukan berarti tanpa problem.

Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia adalah negara demokrasi yang memberi ruang politik bagi agama. Hal ini dapat dilihat banyak dari banyaknya partai-partai berbasis agama yang muncul setelah Reformasi. Hal seperi ini mungkin tidak akan terjadi di dalam negara-negara sekuler. Secara umum ada dua tipe sekularisme. Pertama adalah sekularisme yang bermaksud melindungi agama dari intervensi negara sebagaimana yang ada di Amerika. Kedua adalah sekularisme di mana negara melindungi dirinya sendiri dari pengaruh agama sebagaimana sekularisme Perancis. Pada dasarnya, dua tipe sekularisme ini sama-sama tidak memberi ruang politik bagi agama.

Dalam negara demokrasi, agama memang seharusnya mendapat tempat di ruang politik karena, walau bagaimana pun, agama bukan hanya soal ibadah kepada Tuhan, melainkan, lebih dari itu, ia juga bertanggungjawab mengelola masyarakat ke arah yang lebih baik. Namun, pengalaman berdemokrasi di Indonesia memperlihatkan bahwa ketika agama terjun ke ruang politik sering kali ia melahirkan dua fenomena yang justru memperburuk iklim demokrasi.

Fenomena pertama adalah munculnya sekelompok agamawan yang terjun ke dunia politik dan menjadikan politik sebagai kendaraan untuk mewujudkan kepentingan kelompok. Selalu saja, mereka yang sebenarnya hanya peduli pada kelompoknya ini, bersembunyi di balik kata “kepentingan umat”. Fenomena kedua adalah munculnya sekelompok politisi yang menjadikan agama sebatas untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

Fenomena pertama akan menghilangkan kepercayaan publik pada pemuka agama. Sementara fenomena yang kedua dapat menghilangkan kepercayaan publik pada politisi. Apakah fenomena ini bertentangan dengan demokrasi? Secara inhern tentu saja tidak. Justru sebaliknya fenomena seperti ini adalah konsekuensi dari demokrasi. Di sinilah letak “keunikan”, jika bukan “kelebihannya”, sistem demokrasi. Sebagai sebuah sistem, secara inhern ia mengizinkan dirinya sendiri untuk dirusak. Di masyarakat kita, tidak jarang ditemui gerakan-gerakan politik sayap kanan yang terang-terangan menyuarakan anti demokrasi. Betapa pun kita tidak menyukainya, namun membungkam suara mereka justru bertentangan dengan demokrasi.

Problem berikutnya dari hubungan agama dan negara di Indonesia adalah, terkadang negara terlalu jauh mencampuri urusan keagamaan. Salah satu yang paling problematik adalah pengakuan negara terhadap agama-agama arus utama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Benar bahwa negara tidak menjadikan keenam agama tersebut sebagai agama resmi negara, namun implikasinya akan tetap sama. Untuk itu mari kita berkaca pada negara-negara Abad Pertengahan yang menjadikan agama tertentu sebagai agama resmi negara.

Dalam sejarah peradaban Islam, kerajaan-kerajaan Islam tentu saja menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Namun karena agama Islam sendiri telah melahirkan interpretasi keagamaan yang beragam, maka bagi negara tidak cukup hanya sekedar menjadikan Islam sebagai agama resmi; negara juga pada akhirnya menganut mazhab resmi yang interpretasi keagamaannya berada di arus utama. Dalam situasi seperti ini, akan tercipta dua kelas di masyarakat, yaitu warga negara kelas pertama adalah mereka yang tafsiran keagamaannya sesuai dengan mazhab resmi negara dan warga negara kelas dua adalah mereka yang tafsiran keagamaannya berbeda atau bahkan bertentangan dengan mazhab resmi negara.

Konsekuensinya, negara cenderung memusuhi mereka yang berada dalam barisan warga negara kelas dua, dan memang demikianlah yang terjadi. Itulah mengapa tidak sedikit tokoh-tokoh atau mazhab-mazhab tertentu di Abad Pertengahan yang menjadi korban dari tindakan-tindakan represif negara. Ibn Hanbal, Ibn Rusyd, dan Ibn Taimiyah adalah sedikit contoh dari sekian banyak korban tindakan represif negara hanya karena gagasan-gagasan mereka berbeda dengan gagasan-gagasan mazhab resmi negara.

Konsekuensi-konsekunsi negatif seperti yang terjadi di Abad Pertengahan juga akan kita alami hari ini ketika negara memberi pengakuan pada agama-agama tertentu. Dengan sendirinya negara telah menciptakan kelas di masyarakat, yaitu warga negara kelas pertama adalah mereka yang menganut salah satu dari agama yang diakui negara dan warga negara kelas dua adalah mereka yang aliran kepercayaannya tidak diakui oleh negara.

Memang, sejauh ini negara tidak memperlakukan warga negara kelas duanya sebagaimana yang terjadi di Abad Pertengahan. Namun, mereka yang ada di barisan warga negara kelas dua ini akan selalu mengalami diskriminasi dalam hal pelayanan publik.

Tidak jarang, untuk memudahkan layanan publik, warga negara kelas dua ini harus mencantumkan, entah itu di Kartu Tanda Penduduk atau di dokumen-dokumen lainnya, salah satu dari agama yang diakui negara sebagai agama mereka sendiri, padahal secara personal mereka tidak meyakini agama tersebut. Ini tentu tidak kalah kejamnya dengan apa yang terjadi di Abad Pertengahan. Itulah mengapa pengakuan semacam itu oleh negara, jika pada akhirnya akan mendiskriminasi yang lain, adalah sesuatu yang tidak perlu sekaligus bertentangan dengan prinsip demokrasi modern; siapa pun anda, tanpa memandang keyakinan, ras, suku, dan asal-usul, selama anda menjadi warga negara Indonesia berarti anda adalah orang Indonesia yang berhak diperlakukan setara dengan yang lain.

Daftar Bacaan:
Budiyono. “Hubungan Agama dan Negara dalam Negara Pancasila” dalam Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8, No. 3, Juli-September 2014.

Francis Fukuyama. The End of History. Terj. Mea Culpa. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2015.

Ir. Soekarno. Di Bawah Bendera Revolusi I. Djakarta; Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi. 1959.

Muhammad Abid al-Jabiri. Agama, Negara, dan Penerapan Syariah. Terj. Mujiburrahman. Yogyakarta: Fajar Pustaka. 2001.

______, Tragedi Intelektual: Perselingkuhan Politik dan Agama. Terj. Zamzam Afandi Abdillah. Yogyakarta: Pustaka Alief. 2003.

M. Natsir. Capita Selecta I. Djakarta: Bulan Bintang. 1973.

Nilhakim. “Islam, Demokrasi Liberal, dan Sekularisme Oleh Nader Hashemi dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer” dalam Al-Sulthaniyah: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik dan Pemerintahan. Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2021.

Noam Chomsky & Ilan Pappe. On Palestine. UK: Penguin Books. 2015.

Ilustrasi: rationalist.au

About Minrahadi Lubis

Pelajar Filsafat

View all posts by Minrahadi Lubis →

3 Comments on “Perihal Hubungan Agama dan Negara”

  1. Профессиональная переподготовка “Юрист по договорному праву” позволяет специалистам в области права специализироваться на договорных отношениях, которые являются основой большинства коммерческих, финансовых и личных взаимодействий в современном обществе. Курс направлен на изучение актуальных аспектов договорного права, включая составление, анализ, исполнение и расторжение договоров, а также решение споров, связанных с договорными обязательствами.

    Повышайте квалификацию: аттестация медработников развивайтесь профессионально!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *