Pendidikan sebagai Reproduksi Tenaga Kerja

Paul Tillich, seorang teolog protestan asal Jerman, membagi pendidikan pada tiga corak, yaitu pendidikan teknis, pendidikan humanis, dan pendidikan induktif. Pendidikan teknis bermaksud mendidik seseorang agar mampu melakukan atau mengoperasionalkan sesuatu; seseorang dididik agar bisa membaca, menulis, dan berhitung adalah contoh paling tepat dari pendidikan teknis. Tentu saja corak pendidikan seperti ini selalu dibutuhkan kapan pun dan di mana pun. Tidak ada persoalan terkait hal ini.

Pendidikan humanis bermaksud mendidik untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Dengan kata lain, pendidikan humanis berorientasi pada tumbuhnya individu yang baik. Berbeda dengan pendidikan humanis, pendidikan induktif bermaksud mendidik seseorang untuk kepentingan kelompok; seseorang yang dididik untuk kepentingan keluarga, golongan tertentu, atau bahkan negara, adalah contoh dari pendidikan induktif. Dua corak pendidikan ini membawa kita pada problem klasik, yaitu problem individu versus keluarga, individu versus masyarakat, atau bahkan individu versus warga negara.

Orang mungkin akan bertanya, tidakkah dengan menjadi individu yang baik seseorang dengan sendirinya juga akan menjadi warga negara yang baik atau sebaliknya?

Dalam negara yang melegalkan perbudakan, misalnya, menjadi warga negara yang baik berarti anda harus mengakui bahwa orang-orang tertentu memang layak diperbudak atau, dalam contoh lain, menjadi warga negara yang baik dalam negara fasis berarti anda harus mengakui bahwa ras tertentu memang lebih unggul dibanding ras lain.

Itulah mengapa orang-orang Nazi Jerman, dalam pembelaan mereka di hadapan peradilan internasional mengatakan bahwa sekalipun mereka bersalah atas apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang Yahudi, mereka tidak bersalah di hadapan negara, mereka hanya bersalah di hadapan Tuhan.

Artinya, orang-orang Nazi itu ingin mengatakan bahwa mereka adalah warga negara yang baik karena, bukan hanya tidak melanggar aturan negaranya, mereka justru menjalankan aturan yang diberikan oleh negara dengan sangat baik. Di satu sisi mereka juga menyadari bahwa mereka juga telah melanggar moralitas individu.

Mengapa problem individu versus kelompok ini juga bisa hadir dan mempengaruhi pendidikan? Itu tidak lain karena pendidikan atau apa yang kita sebut sebagai praktik ajar-mengajar telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Dahulu pendidikan bukanlah aktivitas yang dilembagakan; seseorang yang ingin belajar biasanya akan mencari guru yang layak dijadikan panutan. Dalam pendidikan yang tidak dilembagakan ini, seorang guru pun bebas mengajarkan apa yang menurut keyakinannya layak untuk diajarkan.

Sementara, pada hari ini pendidikan adalah layanan publik yang diberikan oleh negara atau lembaga apa pun yang berkuasa. Oleh karena itu, pendidikan juga telah menjadi tuntutan sosial sehingga seorang anak, entah ia mampu memahami atau tidak apa yang diajarkan oleh gurunya di dalam kelas, ia harus berangkat ke sekolah jika ia tidak ingin dianggap aneh oleh masyarakat.

Dalam pendidikan yang dilembagakan ini seorang guru kemudian dituntut untuk mengajarkan apa yang menurut mereka yang berkuasa layak untuk diajarkan. Itulah mengapa Lenin pernah mengatakan bahwa guru  adalah kaum borjuis kecil yang berfungsi menundukkan peserta didik pada ideologi yang berkuasa.

Senada dengan Lenin, Bertrand Russell dalam artikelnya yang berjudul Fungsi Guru memberikan pernyataan yang sangat kontroversial, “Tiap-tiap guru di zaman modern, yang diilhami oleh cita-cita para pendahulunya, sekarang cenderung dikejutkan oleh kenyataan bahwa fungsinya bukan lagi untuk mengajarkan apa yang diyakininya, melainkan untuk menanamkan keyakinan-keyakinan serta kebodohan-kebodohan yang dipandang berguna oleh mereka yang memerintahkannya”.

Dari uraian di atas saya ingin menegaskan bahwa pendidikan humanis, yang memperlakukan manusia layaknya manusia, akan sangat mungkin ditemukan dalam pendidikan yang tidak diintervensi oleh kekuasaan.

Mengingat pendidikan kita haru ini adalah layanan yang diberikan oleh penguasa, maka dapat dibayangkan sisi humanis inilah yang hilang dari pendidikan kita hari ini yang kian induktif, yaitu meleburnya kualitas individu yang unik ke dalam sistem pasar. Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian kita sering mendengar ungkapan bahwa pendidikan yang baik akan menunjang ekonomi yang baik. Tapi apa maksudnya ini? Bagaimana praktik hubungan pendidikan dengan ekonomi ini terjalin? Saya belum menemukan penjelasan yang lebih baik untuk menjawab pertanyaan ini selain dari penjelasan yang diberikan oleh Louis Althusser dalam karyanya Lenin and Philosophy.

Senada dengan Marx, Althusser percaya bahwa sistem ekonomi atau corak produksi tertentu tidak akan bertahan lama jika aktivitasnya hanya sekedar memproduksi, corak produksi juga harus mereproduksi alat-alat produksi.

Althusser mengatakan, “Mr. X, seorang kapitalis yang memproduksi benang wol di pabrik pintalnya, haruslah mereproduksi bahan materialnya, mesin-mesinnya, dan sebagainya. Namun dia tidak memproduksi itu untuk produksinya sendiri, kapitalis-kapitalis lainlah yang melakukannya: sebagai misal seorang peternak domba di Australia, Mr. Y, seorang insinyur alat berat yang menghasilkan alat-alat permesinan, Mr. Z, dsb. Peternak domba di Australia, Mr. Y, dan Mr. Z, untuk bisa menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh Mr. X, juga harus mereproduksi alat-alat produksinya sendiri, dan demikian seterusnya (Althusser, 2007: 150).

Tidak cukup sampai di situ, agar hubungannya dengan peternak domba, Mr. Y, dan Mr. Z tetap langgeng, maka Mr. X juga harus mereproduksi relasi-relasi produksi. Terakhir, jika Mr. X mempekerjakan orang lain di pabrik pintalnya, tentu dia juga harus mereproduksi kekuatan-kekuatan produktif atau yang disebut juga sebagai tenaga kerja. Mr. X tentu membutuhkan tenaga kerja yang terampil, tenaga kerja yang ahli dalam bidang tertentu, dan tenaga kerja yang siap menjalankan perintah jika dibutuhkan.

Pertanyaannya, di manakah Mr. X, Si Kapitalis kita ini, memperoleh tenaga kerja yang demikian? Tentu dia tidak memperoleh itu dari peternak domba di Australia. Dia juga tidak akan memperoleh tenaga kerja seperti itu dari Mr. Y yang notabenenya hanya memproduksi alat-alat permesinan. Yang jelas Mr. X akan memperoleh tenaga kerja yang ia butuhkan dari pabrik atau industri tenaga kerja. Tapi adakah pabrik atau industri seperti itu? Pabrik seperti apakah yang menjadikan manusia sebagai barang produksinya? Pabrik itulah yang kita kenal hari ini dengan sebutan “lembaga pendidikan”. Pendidikan kita tidak lagi memperlakukan manusia layaknya manusia, melainkan memperlakukan manusia layaknya benda-benda.

Sekarang mari kita berefleksi tentang kondisi pendidikan nasional kita. Sebagaimana yang umum diketahui, pendidikan kita hari ini adalah warisan dari pendidikan kolonial Belanda. Pada tahun 1901, pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan sebutan politik etis, di mana pendidikan menjadi salah satu poin pentingnya. Pada akhirnya kebijakan ini gagal karena kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Pendidikan yang tadinya diorientasikan intuk mencerdaskan masyarakat pribumi pada akhirnya hanya sekedar dalih untuk menciptakan buruh terdidik yang tenaganya dapat dibayar dengan harga murah.

“Menciptakan buruh terdidik” adalah kredo pendidikan kita yang masih berlaku sampai hari ini. Kredo ini telah mendarah daging dalam masyarakat kita; bukan hanya dalam masyarakat kota, tetapi juga dalam masyarakat desa. Seringkali orang tua di desa menyekolahkan anaknya ke kota hanya untuk satu tujuan, yaitu agar kelak anaknya mendapat pekerjaan yang layak, dengan begitu ekonomi keluarga pun diharapkan membaik di masa depan.

Beberapa wilayah di Sumatera bahkan mematok mahar anak perempuan sesuai dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin tinggi pula maharnya. Dapat dipastikan bahwa masyarakat yang demikian hanya akan memandang pendidikan sebagai jalan untuk meningkatkan status sosial. Logikanya cukup sederhana; hanya orang dengan status sosial dan ekonomi yang tinggilah yang sanggup membayar mahar perempuan terdidik.

Saya kira, sudah saatnya pendidikan nasional kita kita kembali pada orientasi luhurnya, yaitu melahirkan individu yang baik. Jika pendidikan nasional kita tidak lagi mampu mewujudkan hal itu, maka tujuan itu seharusnya menjadi tanggung jawab komunitas atau lembaga pendidikan apa pun yang mengatasnamakan dirinya sebagai “pendidikan alternatif”.