Islam dan Kiri dalam Pusaran Revolusi

Menjelang meletupnya populisme Islam dalam aksi 212, cukup gencar dikampanyekan bahwa kalangan Islam memiliki kontribusi terbesar dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Demikian juga bahwa kaum Marxis-komunis ‘absen’ dari perjuangan revolusi, bahkan melakukan pengkhianatan ketika republik berada dalam kepungan dan ancaman agresi Belanda.

Dari segi sejarah intelektual anti-kolonialisme, elemen Marxisme jelas berdampak signifikan terhadap kesadaran kritis kaum inteligensia Asia dan Afrika akan eksploitasi ekonomi-politik oleh negara kolonial. Namun pada kenyataannya, narasi demonisasi terhadap Marxisme memiliki segmen pendukungnya sendiri – yang tidak selalu bergantung pada historiografi Orde Baru, namun lebih pada memori kolektif kalangan santri – dan menandai besarnya pengaruh Islam di akar rumput.

Jeanne Mintz dalam tulisannya tentang akar sosialisme di Indonesia mengutip pernyataan Sutan Sjahrir bahwa ‘orang-orang Indonesia memiliki kecenderungan sosialis’, sementara Roeslan Abdulgani – juru bicara kalangan PNI Sukarnois – menyebut sosialisme (Marxis) sebagai ‘bahan bakar’ nasionalisme. Meski demikian pengaruh Marxisme sesungguhnya terbatas dan bersifat tidak langsung karena sejumlah alasan.

Pertama, pemahaman tentang sosialisme bersifat eklektik, namun mayoritas orang Indonesia cenderung memahami ide ini sebagai turunan dari komunalisme masyarakat pedesaan, ataupun prinsip keadilan dan kesetaraan yang bersumber dari ajaran agama (Islam) daripada perjuangan kelas. Kedua, secara umum masyarakat Indonesia tidak digerakkan oleh solidaritas berbasis kelas melainkan religio-kultural dan ikatan-ikatan patrimonial. Hal ini telah menjadi umum di kalangan para sarjana pengkaji Indonesia yang terpengaruh oleh pendekatan Weber maupun studi Clifford Geertz tentang dinamika aliran keagamaan dalam masyarakat Jawa.

Dengan begitu, menjadi penting untuk meninjau kembali Islam dalam revolusi dan proses pembentukan negara-bangsa Indonesia. Meski banyak studi telah dilakukan tentang Islam Indonesia pasca kolonial, hanya sedikit perhatian serius terhadap peran mereka dalam revolusi, tentunya diluar tulisan-tulisan yang sifatnya apologetis.

Selain kajian Chiara Formichi tentang gerakan Darul Islam, tulisan hasil penelitian Kevin W. Fogg yang telah diterjemahkan dengan judul ‘Spirit Islam pada masa Revolusi Indonesia’ (Noura Books/Mizan, 2020) pantas mendapat apresiasi. Hingga saat itu, narasi ‘mazhab Cornell’ (George Kahin, Ben Anderson dan para penerusnya) dengan penekanannya pada peran diplomatik kaum intelektual dalam revolusi masih dianggap paling otoritatif, sekaligus pengimbang versi resmi negara Orde Baru. Versi ini belakangan mulai dilihat sebagai elitis dan Eurosentris, dengan memaksakan kerangka referensi dari revolusi-revolusi Barat (Prancis, Amerika) untuk memahami revolusi Indonesia.

Fogg menampilkan Islam Indonesia dalam revolusi sebagai sintesis antara pendekatan sejarah ‘arus bawah’ ala Anton Lucas dan Audrey Kahin, dengan sejarah intelektual Islam tentang konsep negara oleh Michael Laffan. Secara umum gerakan Islam dapat dibedakan menjadi kelompok intelektual berbasis perkotaan, berorientasi kosmopolitan dan lebih terpengaruh berbagai ide pembaharuan dari luar, dan kelompok tradisional yang didukung santri pedesaan dan dipersatukan oleh hubungan paternalistik.

Secara populasi kelompok terakhir mewakili bagian terbesar yang bersifat sinkretis secara kultural – dalam arti memasukkan unsur magi dan kepercayaan setempat – namun juga paling mungkin dimobilisasi untuk aksi revolusioner. Justru kepercayaan magis terkait tokoh religius atau jago lokal menjadi salahsatu motif terkuat dari kebanyakan gejolak sosial melawan kolonial sejak abad ke-19.

Ada cukup banyak orang dengan sukarela melibatkan diri dalam perjuangan bersenjata karena kepercayaan akan daya kesaktian dan kekebalan dari mantra dan jimat yang diberikan oleh guru-guru agama mereka. Demikian pula fatwa ‘jihad’ dari kalangan Nahdatul Ulama (NU) pada Oktober 1945, mendorong pembentukan berbagai laskar Islam dan keterlibatan dalam sejumlah pertempuran, termasuk aksi heroik di Surabaya.

Pada prinsipnya, golongan Islam memaknai revolusi sebagai pembebasan komunitas religius (umat) dari tatanan asing non-Islam, ataupun elite kekuasaan yang bersekutu dengannya, sehingga suatu negara yang mendukung praktik syariat Islam dapat ditegakkan. Karena itu ‘revolusi sosial’ pada masa awal (1945-1946) menjadi tahapan penting dalam membentuk arah politik kaum Islamis selanjutnya.

Di lain sisi, ia juga menandai suatu episode revolusioner yang tumpang tindih (overlap) dengan revolusi sosial serupa dari golongan kiri untuk menghapuskan feodalisme/kolonialisme sebagai eksploitasi terhadap kelas petani dan pekerja. Dalam tulisan Fogg, situasi revolusi sosial melawan kaum birokrat tradisional seperti di Aceh, Banten dan pesisir utara Jawa Tengah menjadi pemantik radikalisme Islamis lebih lanjut yang mengemuka dalam gerakan Darul Islam yang diinisiasi oleh S.M Kartosuwirjo (1905-1962).

Selama masa agresi dan pendudukan tentara Belanda antara pertengahan 1947 hingga 1949, Darul Islam bertransformasi dari yg semula bertujuan mendukung perang total melawan Belanda dalam naungan republik Indonesia, menjadi gerakan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia.

Pada awalnya, Kartosuwirjo merupakan murid Tjokroaminoto, pemimpin kharismatik Sarekat Islam (SI) yang juga menjadi guru banyak tokoh nasionalis dan sayap kiri. Tjokro juga seorang yang cukup konsisten dengan prinsip sosialisme Islam. Ide dasarnya adalah bahwa keadilan sosial sebagai antitesis kapitalisme Barat akan mewujud ketika suatu negara merdeka yang berlandaskan prinsip Islami terbentuk. Namun sepeninggalnya pada tahun 1934, terjadi skisma antara kelompok ‘garis keras’ di bawah pengaruh Kartosuwirjo, dengan golongan yang bersedia memperjuangkan aspirasi Islam dalam kerangka demokrasi dan sistem parlementer.

Perbedaan antara keduanya semakin terlihat menyusul kontroversi rumusan filosofi dan konstitusi negara baru terkait penghapusan ‘tujuh kata’ Piagam Jakarta (22 Juni 1945). Kelompok terakhir yang disebut di atas kemudian menjadi pewaris utama ‘sosialisme Islam’ dan eksponen utama partai Masjumi. Dalam praktiknya, mereka lebih memperjuangkan terwujudnya semacam versi Islam dari negara kesejahteraan Eropa Barat dan berhubungan erat dengan lingkaran Partai Sosialis-nya Sjahrir.

Adanya koneksi sosialis tersebut memungkinkan figur seperti Mohammad Roem atau Sjafruddin Prawiranegara terlibat aktif dalam pemerintahan maupun lobi-lobi diplomatik selama masa revolusi.

Sebagai penutup, ada baiknya untuk meninjau kembali asal mula antagonisme Islam dan gerakan kiri. Terdapat asumsi umum tentang komunis sebagai gerakan terselubung dan agen asing untuk tujuan-tujuan yang berlawanan dengan Islam – mendirikan negara anti-agama. Perlu digarisbawahi bahwa di ranah akar rumput, Marxisme-Leninisme nyaris tidak pernah mengekspresikan tujuan politik sejatinya hingga tahun 1948, dan 1950-an hingga kehancurannya di tahun 1965-66.

Pada tahun-tahun pergerakan, kaum komunis yang paling menjangkau masyarakat bawah adalah aliran ‘komunisme Islam’ dalam Sarekat Islam, termasuk figur seperti H. Muhammad Misbach di Jawa atau H. Datuk Batuah di Minangkabau. Selama periode fasisme dan perang dunia kedua, kaum komunis nyaris sepenuhnya bergerak secara ‘underground’. Namun peran tokoh tertentu seperti Amir Sjarifuddin, seorang nasionalis Kristen yang belakangan diketahui sebagai kripto-komunis sekaligus menjadi ‘agen’ kolonial dengan dalih mengorganisir perlawanan anti-fasisme – membuat citra komunisme semakin mencurigakan di mata golongan Islamis.

Peristiwa Madiun September 1948 yang konon membawa korban santri terbesar, menjadi titik fatal dalam menciptakan perpecahan permanen Marxisme dan Islamisme.

Ilustrasi: The Jakarta Pos

One Comment on “Islam dan Kiri dalam Pusaran Revolusi”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *